Farmasis Di Indonesia Belum Mandiri

Salah satu ujung tombak pelayanan tenaga kefarmasian kepada masyarakat adalah apoteker. Sayangnya, apoteker di Indonesia belum sepenuhnya bisa mandiri.

Begitu informasi dari Ketua Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Nunut Rubiyanto. Menurutnya, apoteker memang dapat dibantu tenaga kesehatan lain, laiknya dokter, namun apotekerlah yang seharusnya melakukan analisis dan mengambil keputusan terhadap data yang masuk dari pasien. “Harus dia sendiri,” tegas Nunut.

Nunut menilai, belakangan ini banyak isu kefarmasian yang muncul, mulai dampak penyalahgunaan obat hingga masalah puyer atau obat bekas, tidak tertangani dengan baik. “Selain karena aturan tidak tegas, mentalitas apoteker belum banyak terpacu,” katanya.

Apalagi, Nunut menambahkan, masyarakat saat ini sudah menyadari hak-haknya sebagai pasien dan konsumen obat. “Kalau (masalah farmasi) ini tidak disadari dan diantisipasi, berbahaya,” ujar Nunut serius.

Karena itu, sejak akhir 2005, organisasi profesi apoteker di DIY merintis diskusi perihal kualitas pelayanan kesehatan. Topik ini menjadi bahasan selanjutnya setelah soal akses layanan kesehatan sudah tak jadi masalah. “Kalau akses sudah tercukupi, pasti akan bicara kualitas,” kata Nunut.

Salah satu hal penting dalam kualitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan tenaga kesehatan. “Kualitas pelayanan kefarmasiaan tergantung pada tenaganya. Kualitas pelayanan kesehatan baik karena tenaga kesehatannya baik. Tenaga apoteker itu harus selalu ada (di apotek) dan kompeten,” tuturnya.

Dari hasil diskusi itu mulai 1 Januari 2006 organisasi profesi apoteker DIY mewajibkan apoteker harus selalu ada di apotek. Selain itu tiap apotek memiliki minimal dua apoteker. Satu apoteker sebagai penanggungjawab, yang lain sebagai apoteker pendamping jika apoteker penangungjawab berhalangan. “Kedudukannya sama,” jelas Nunut. Ketentuan ini, terutama mesti dilaksanakan oleh apotek baru dan apotek yang tengah memperpanjang ijin.

Sebagai salah satu gambaran keadaan apoteker di wilayah misalnya, per 30 November 2008, 43 persen dari sekitar 400 apotek di DIY mempunyai lebih dari satu apoteker. Hingga Desember 2008, angkanya naik sampai 47 persen. “DIY menjadi pelopor. Wilayah lain belum ada,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini juga merupakan upaya menekan angka pengangguran di bidang farmasi. Mengingat, di DIY ada empat perguruan tinggi yang memiliki fakultas farmasi yang menelurkan sekitar 800 lulusan tiap tahun.

Selain dari ketersediaan, kompetensi tenaga farmasi juga harus diperhatikan. Untuk itu dilakukan sertifikasi tenaga farmasi melalui uji kompetensi. Ini dilakukan melalui kerja sama dinas kesehatan DIY dan badan terkait. Uji kompetensi meliputi uji pengetahuan, keterampilan hingga moral penanganan pasien. “Fokusnya patient safety,” kata Nunut.

Uji kompetensi ini berbeda dengan uji tenaga farmasi lain karena juga memberi uji keterampilan menghadapi pasien dalam kondisi paling sulit. “Bukan hanya soal tertulis, tapi juga praktek langsung,” jelas Nunut.

Sejak Desember 2005, ujian dilakukan setiap tiga bulan dan sudah berlangsung 16 kali. Pesertanya minimal 60 orang dan terakhir digelar diikuti oleh 102 peserta. Upaya ini pada akhirnya dipresentasikan ke pihak pusat dan sejumlah daerah. Langkah ini mulai diterapkan di Jawa Tengah. “Tinggal political will daerah lain saja,” kata Nunut.

Sumber

Semoga di Wilayah gua (Kalsel) dapat mencontoh DIY (Yogyakarta), 1 Apotik minimal 2 orang Apoteker.🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s